PERATURAN NO 75 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:		a.	bahwa dalam rangka penghitungan dasar pengenaan  Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar  Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik  Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan   Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar  Pengenaan Pajak Kendaraan  Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,  maka perlu dilakukan penyesuaian;
			b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang  Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea Balik   Nama Kendaraan Bermotor;
Mengingat	:		1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana telah diubah beberapa kali,  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
			2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438);
			3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  Kementerian Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,  Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
			4.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 96, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
			5.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
			6.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993  tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,  Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
			7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012  tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama  Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah  terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan   Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar  Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan		:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012  TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN  PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA  BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.
			Pasal I
			(1)  Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar  Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama  Kendaraan Bermotor, diubah dengan menambah  sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian  yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2)  Perubahan lampiran penghitungan dasar pengenaan  pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama  kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
			Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya  dalam Berita Negara Republik Indonesia.

                                         Ditetapkan di Jakarta
                                                       pada tanggal3Desember 2012      

MENTERI DALAM NEGERI,

  REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

               

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1222

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

               ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

    Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690824 199903 1 001