BANDUNG, (CNC).-
Seiring visi pembangunan Jabar yang bertumpu pada ekonomi pedesaan,
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memperjuangkan kejelasan dan
kecukupan anggaran Pemerintah Pusat untuk desa. Heryawan mengupayakan
itu saat mewakili Gubernur se-Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat
dengan DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan kembali
kepada CNC, Kamis (10/1) siang.
Gubernur
menegaskan, khusus di Jabar, jajaran Pemprov kini kian memacu program
yang mengarah pada penguatan perekonomian pedesaan. "Kami menghendaki
kemajuan Jabar bertumpu pada desa yang kuat dari sisi ekonomi, tanpa
menghilangkan kekayaan nilai-nilai seni budaya lokal," tuturnya.
Ia memaparkan,
dinamika rapat dengan Komisi II DPR sehubungan pembahasan rancangan UU
Pemerintahan Desa yang mengacu pada aspirasi para kades yang mencakup
tiga sasaran. Pertama, UU mendorong penguatan perekonomian desa. Kedua,
kemajuan tidak mengikis budaya gotong-royong masyarakat. Ketiga,
anggaran untuk desa cukup dan dikelola secara mandiri oleh pemerintahan
desa.
"Untuk
anggaran dari Pusat, ketika saya ditanya Komisi II DPR, minimal Rp 500
juta per desa. Syukur-syukur nanti total bantuan buat desa mencapai Rp
1,5 miliar," ujarnya. Ditegaskan pula, pengelolaan anggaran harus
diserahkan penuh ke para Kades. Jangan sampai intervensi dari pemerintah
kabupaten/kota atau provinsi lebih dominan, tandasnya. "Biarkan Kades
yang mengelola dan program dilaksanakan secara gotong-royong bersama
warga sendiri," ulas Kang Aher.
Gubernur juga
mengungkapkan, anggaran 2013 sebesar Rp 100 juta dari Pemprov Jabar
untuk 5.304 desa cair pada Januari ini. "Silakan manfaatkan untuk warga.
Insya Allah akhir bulan ini dana sudah turun, atau paling lambat awal
Februari," pungkasnya. (Hasan/Job)
